DERITA RAKYAT GAZA AKIBAT BLOKADE ISRAEL

kispa.org - Washington - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice berencana akan menyelenggarakan perundingan perdamaian di Washington dengan para perunding Israel dan Palestina pada 30 Juli, kata perunding Palestina Saeb Erekat, Kamis waktu setempat.

Rice Rabu bertemu dengan satu delegasi Palestina di Washington dan menawarkan untuk menjadi penyelenggara pertemuan segitiga antara dirinya sendiri, kepala perunding Palestina Ahmed Qurie dan Menteri Luar Negeri Israel Tripi Livni, kata Erekat.

Diplomat tinggi AS itu akan menengahi upaya-upaya bagi pencapaian satu perjanjian perdamaian dalam tahun ini, antara Palestina dan Israel, saat pemerintahan Bush akan berakhir pada Januari 2009.

Erekat mengatakan, upaya-upaya juga sedang dilakukan agar Presiden Palestina Mahmoud Abbas bisa bertemu dengan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert pekan depan. Namun dia mengatakan belum ada rincian penjelasan lebih jauh.

Jurubicara departemen luar negeri AS, Sean McCormack menolak untuk memberikan konfirmasi bahwa perundingan segitiga itu akan dilaksanakan 30 Juli. Namun dia mengatakan, bahwa Rice akan terus berupaya keras agar perundingan-perundingan tentang status negara Palestina termasuk dalam bahasan pertemuan itu.

"Pertemuan segitiga yang dia upayakan, saya berkeyakinan akan dilaksanakan beberapa pekan atau bulan mendatang, kata McCormack.

Gedung Putih juga mengatakan bahwa pihaknya belum punya penjelasan secara rinci "Belum ada laporan mengenai hal itu hingga sekarang," kata perempuan jurubicara Gedung Putih Dana Perino.

Para pejabat negara Yahudi pun tak segera menanggapi atas kemungkinan pertemuan tersebut. Tetapi, Rice telah bertemu dengan para perunding dari kedua negara dalam beberapa kesempatan, untuk berupaya bagi terwujudnya perundingan-perundingan mendatang.

AS telah menghidupkan perundingan-perundingan tentang status negara Palestina, antara Israel dan Palestina, pada konferensi di Annapolis, Maryland, pada November, dengan harapan kesepakatan sudah bisa dituntaskan pada saat Presiden George W. Bush meninggalkan Gedung Putih.

Namun, sengketa mengenai perluasan pemukiman Yahudi di bumi Tepi Barat yang dicaplok Israel, skandal korupsi yang melibatkan Olmert dan kesulitan politik yang diderita Abbas, di samping masalah-masalah keamanan semuanya menghambat upaya-upaya AS untuk mewujudkan kesepakatan status negara Palestina. (antara/fn)