Keputusan itu diambil setelah melakukan voting dimana 34 anggota Knesset mendukung sanksi terhadap Hanin dan 16 anggota lainnya menentang. Pekan lalu, Komite Majelis Parlemen merekomendasikan pencabutan tiga hak istimewa Hanin sebagai anggota parlemen Israel karena keterlibatannya dalam kegiatan Freedom Flotilla. Ketiga hak istimewa yang dicabut itu adalah hak untuk bepergian ke luar negeri, hak atas paspor diplomatik dan hak mendapatkan dana untuk biaya proses pengadilan jika ia terkena kasus hukum.

Hanin menyatakan tidak terkejut dengan keputusan tersebut, karena sudah menjadi hal yang biasa bagi Israel untuk membatasi hak-hak warga Arab. "Oleh sebab itu, bukan hal yang mengejutkan jika Israel juga mencabut hak-hak anggota parlemen yang sudah terpilih," ujar Hanin yang menganggap keputusan itu sebagai balas dendam sejumlah anggota parlemen terhadap dirinya.

Ia mengatakan, parlemen Israel selama ini sudah menerapkan berbagai aturan yang rasis untuk menekan anggota parlemen dari kalangan Arab. Untuk itu ia berencana mencari bantuan hukum dan dukungan internasional untuk melawan keputusan parlemen Israel itu.

"Tindakan ini, dan ancaman-ancaman terhadap anggota parlemen dari kalangan Arab, melanggar prinsip demokrasi dan kebersamaan antara warga Arab dan Yahudi di Israel," tukas Hanin.

Sementara itu, Kepala Komite Parlemen Israel Yariv Leviv beralasan, pernyataan-pernyataan Hanin dan keikusertaannya dalam rombongan Freedom Flotilla telah membahayakan keamanan Israel. Levin juga menuding anggota parlemen dari kalangan Arab telah menyalahgunakan hak istimewa mereka dan melakukan pertemuan dengan presiden Libya, Moamar Gaddafi yang menjadi musuh Israel.

"Hanin tidak pantas menjadi seorang anggota parlemen dan tidak layak memegang kartu identitas sebagai orang Israel," tukas Levin. (eramuslim/fn)