Menjelang kesaksiannya, Zoabi mengatakan bahwa dirinya akan mendesak tim PBB agar juga menyelidiki Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang bertanggung jawab langsung atas serangan yang menewaskan sembilan aktivis kemanusiaan itu. Selain Netanyahu, pejabat Israel lainnya yang juga harus diselidiki, kata Zoabi, adalah menteri urusan perang dan kepala staff militer Israel atas keterlibatan mereka dalam operasi ke kapal Mavi Marmara, salah satu kapal rombongan Freedom Flotilla yang diserang pasukan komando Israel.

Zoabi juga akan meminta anggota tim penyelidik PBB untuk membuat rekomendasi yang jelas dan tegas untuk mengajukan ketiga pejabat pemerintah Israel ke Mahkamah Kriminal Internasional, termasuk pelanggaran Israel terhadap hukum internasional dalam kebijakan blokadenya di Gaza, kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan Israel di Gaza selama empat tahun belakangan ini.

Atas nama keluarga korban serangan Israel ke rombongan Freedom Flotilla, Zoabi mengungkapkan harapannya, tim PBB melakukan penyelidikannya dengan berani dan jujur serta tidak terpengaruh dengan tekanan-tekanan Israel. Ia juga meminta kepala Shabak--badan intelijen dalam negeri Israel--agar memberi kesempatan bagi tim penyelidik PBB untuk mendengarkan kesaksian dari Syaikh Raed Salah, pemimpin gerakan Islam di Israel yang dijebloskan ke penjara oleh pemerintah Israel. Salah juga ikut serta dalam aksi kemanusiaan Freedom Flotilla bulan Mei kemarin.

Di Israel, Zoabi menuai kecaman keras dari anggota parlemen dari kalangan Yahudi Israel. Karena dianggap pro-Palestina, hak-hak istimewa Zoabi sebagai anggota parlemen dicabut.

Tim panel PBB memulai misi penyelidikannya atas serangan Israel ke rombongan Freedom Flotilla pada Selasa (31/8) dengan mendengarkan kesaksian terkait serangan tersebut. Tahap ini dijadwalkan selesai tanggal 4 September mendatang. (eramuslim/fn)