kispa.org - Amman : Komisi Palestina pada Asosiasi Wartawan Yordania mengecam ancaman pemerintah penjajah zionis Israel terhadap para delegasi wartawan dan media yang ikut dalam “Fredom Flotilla 2” untuk membebaskan blokade Gaza yang diberlakukan zionis Israel sejak lima tahun yang lalu.

Komisi menyatakan, dalam siaran persnya, pihaknya sejalan dengan para delegasi yang mewakili media yang berasal lebih dari empat puluh negara Arab dan Barat dalam menghadapi ancaman Israel, "yang tidak akan menjadi halangan dalam bentuk apapun untuk melanjutkan tuntutannya pembebasan blokade dan pembukaan perlintasan serta hengkangnya pendudukand, dan tidak akan pernah gentar untuk melaksanakan peran profesional media dalam mengungkap kejahatan agresi dan pendudukan terhadap rakyat Palestina."

Di sisi lain, Komite Rakyat Anti Blokade, mengecam ancaman Zionis terhadap “Armada Kebebasan 2". Komite Rakyat menilai bahwa klaim-klaim yang sering dilontarkan terkait tujuan armada, pengaburan citranya dan upaya penyematan tuduhan "terorisme" padaya, tidak akan bisa menipu siapapun.

Jurubicara Komite Ali Nazli mengatakan bahwa ancaman seperti itu, yang belakangan ini semakin meningkat frekuensinya, adalah akibat sikap diam dunia dan pemerintah atas kejahatan Israel terhadap Armada Kebebasan 1 dan tidak adanya tindakan hukum dan peradilan terhadap negara penjajah israel, sehingga memberinya payung perlindungan untuk melanjutkan serangan terhadap armada baru.

Ali Nazli menegaskan Armada Kebebasan 2 mencerminkan keadaan kesadaran global untuk masalah blokade dan perkembangan kualitatif dalam metode dan sarana untuk membebaskan blokade dalam rangka untuk menyorot masalah kemanusiaan yang telah menjadi isu global, menjadi fokus dan perhatian masyarakat dunia.

Nazli menilai tekanan-tekanan dan ancaman-ancaman itu bukti kebangkrutan moral dan kebuntuan yang dialami Israel di semua tingkatan. Dia menyerukan PBB, organisasi hak asasi manusia dan negara-negara dari mana para relawan berasal untuk memberikan perlindungan agar pembantaian baru terhadap mereka tidak terulang. Dia menegaskan adalah hak rakyat Palestina untuk melewati perairan yang menghubungkan Gaza ke dunia luar sesuai hukum internasional. (PIP/asw/din)